Jumlah domumen produk hukum Kabupaten/Kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan yang disusun
Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hukum kalurahan tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan
Jumlah dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan